Terima APTISI, Baskami Bahas Batasan Kampanye di Kampus

Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting membahas aturan yang membatasi kampanye di kampus bersama Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Sumatera Utara.

topmetro.news – Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting membahas aturan yang membatasi kampanye di kampus bersama Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Sumatera Utara.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Keputusan No 65/PUU-XXI/2023, yang membolehkan berkampanye di lembaga pendidikan termasuk kampus.

Kepada awak media, Baskami mengatakan perlunya pendalaman terkait peraturan tersebut, agar nantinya tidak menimbulkan pelanggaran.

“Diskusi ini sangat perlu. Saya berterimakasih atas perhatian APTISI Sumut. Saya kira diskusi ini akan kita perluas dengan mengundang penyelenggara dan para peserta pemilu,” Kamis (12/10/2023).

Hadir pada pertemuan tersebut, Ketua APTISI Sumut Isa Indrawan, Sekretaris Supriyanto. Hasan Basri, Tarmizi, dan para petinggi kampus swasta lainnya.

Baskami menjelaskan, aturan yang membolehkan kampanye di kampus, berimplikasi positif bagi peran mahasiswa terhadap Pemilu. “Ya, menurut saya, kita perlu peran mahasiswa dalam pengawasan partisipatif jalannya Pemilu ini,” jelasnya.

Tak hanya itu, menurut Baskami, aturan tersebut juga dapat meningkatkan tingkat partisipasi Pemilu di kalangan kaum millenial dan generasi Z. “Tingkat pemilih kaum muda sangat tinggi yang kita harapkan mereka mau menggunakan hak politiknya,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua APTISI Sumut Isa Indrawan mengatakan, pihak selaku penyelenggara pendidikan, perlu membahas peraturan ini lebih mendalam.

Menurut Isa, kegiatan kampanye di kampus tidak boleh menimbulkan polarisasi di tingkat mahasiswa. Karena bisa saja menyebabkan konflik dalam kampus.

“Kita harapkan jangan terjadi polarisasi di mahasiswa. Maka kami berharap Bapak Ketua dapat mengundang para pihak yang berwenang dalam melakukan sosialisasi dan pendalaman peratuan tersebut,” tambahnya.

Isa menjelaskan, selain izin dari rektor dan penyelenggara, kampanye di kampus juga tidak memperbolehkan adanya atribut dan alat peraga kampanye (APK).

“Semoga Pemilu nanti dengan adanya peran mahasiswa mampu mewujudkan pemilihan yang berintegritas,” tambahnya.

penulis | Erris JN

Related posts

Leave a Comment